SINEWS.ID, DELI SERDANG – Kasus dugaan manipulasi data kendaraan bermotor kembali mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi (plat) BK 3112 MAS yang diduga kuat merupakan milik seorang oknum anggota kepolisian, tengah menjadi pusat perhatian akibat adanya indikasi pengubahan data perpajakan secara tidak sah.
Diduga ubah data pajak motor Yamaha Vixion berplat BK 3112 MAS milik oknum polisi disorot. Kasus dugaan manipulasi data administrasi kendaraan ini memicu desakan dari berbagai pihak agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh demi menjaga integritas institusi dan keadilan hukum.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kejanggalan pada data pajak motor tersebut pertama kali terendus saat dilakukan pengecekan berkala pada sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat). Perubahan data yang tidak sinkron dengan kondisi fisik dan dokumen asli kendaraan memicu kecurigaan adanya praktik koruptif atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum terkait.
Masyarakat berharap agar pihak Kepolisian Daerah (Polda) setempat tidak tebang pilih dalam menindak anggotanya yang terbukti melanggar hukum, mengingat tindakan manipulasi data pajak tidak hanya merugikan pendapatan daerah tetapi juga mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat yang taat pajak.
Berdasarkan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) dan regulasi perpajakan daerah yang berlaku, setiap perubahan spesifikasi atau data kepemilikan kendaraan bermotor wajib dilaporkan secara resmi dan melalui proses verifikasi yang ketat.
Pengubahan data administrasi kendaraan secara sepihak—terlebih jika dilakukan di luar sistem prosedural baku—dikategorikan sebagai pelanggaran hukum serius yang mengarah pada tindakan pemalsuan dokumen publik dan penggelapan pajak (tax evasion).
Tindakan ini umumnya dilakukan guna menghindari pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang lebih tinggi, penyembunyian status kepemilikan asli, atau menghindari sistem pemblokiran tilang elektronik (ETLE).
Implikasi dari dugaan manipulasi data pajak oleh oknum penegak hukum memiliki dampak yang sangat destruktif secara berlapis. Dari sisi fiskal, praktik ini secara langsung mereduksi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pajak kendaraan.
Namun, dampak yang jauh lebih berbahaya berada pada tatanan sosial-kelembagaan; keterlibatan oknum aparat dalam manipulasi data mencederai asas keadilan bagi jutaan warga sipil yang taat membayar pajak tepat waktu.
Hal ini dapat memicu penurunan kepercayaan publik secara drastis terhadap transparansi penegakan hukum dan institusi kepolisian, serta berpotensi memicu resistensi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Guna meredam polemik ini, pihak Propam (Profesi dan Pengamanan) bersama Direktorat Reserse Kriminal umum harus segera melakukan investigasi forensik digital terhadap sistem input data Samsat terkait nomor polisi BK 3112 MAS tersebut.
Jika terbukti ada manipulasi, oknum yang bersangkutan wajib dijatuhi sanksi disiplin berat serta diproses secara pidana merujuk pada Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.
Sebagai langkah preventif jangka panjang, Korlantas Polri bersama Dinas Pendapatan Daerah perlu memperketat enkripsi data sistem Samsat berbasis blockchain atau teknologi integrasi terpusat yang dilengkapi jejak digital audit (audit trail), sehingga setiap aktivitas perubahan data sekecil apa pun dapat dilacak siapa penginputnya demi menutup celah penyalahgunaan wewenang.
