SINEWS.ID — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif dalam ajang Komisi Informasi (KI) Sumut Award 2026. Penyerahan penghargaan ini menjadi indikator keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Capaian tersebut mendapat respons positif dari Pengurus Wilayah Pemuda Persatuan Islam (Persis) Sumatera Utara. Kepala Bidang Pemuda Persis Sumut, Amiruddin Siregar, S.H., mengapresiasi kinerja Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, dalam mengelola transparansi data dan pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Bapak Arrahmaan Pane, atas penghargaan yang diterima dalam KI Sumut Award 2026,” ujar Amiruddin dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2026.
Amiruddin mengacungkan dua jempol atas komitmen kepemimpinan Arrahmaan Pane. Meski demikian, ia menekankan agar pencapaian tersebut diikuti dengan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan di lapangan.
“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Amiruddin.
Ia menambahkan, penganugerahan status informatif seyogianya diimbangi dengan aksesibilitas informasi yang berkelanjutan bagi warga Medan.
“Penghargaan harus dibuktikan dengan pelayanan nyata dan keterbukaan informasi yang berkelanjutan. Kami berharap bisa tetap solid untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik,” tuturnya.
Ajang KI Sumut Award 2026 merupakan bentuk evaluasi berkala yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Pemeringkatan ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Kategori “Informatif” merupakan predikat kualifikasi tertinggi dalam penganugerahan KIP. Penilaian mencakup efektivitas tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kecepatan respons terhadap permohonan informasi warga, serta kemudahan akses data anggaran dan program kerja instansi.
