SINEWS.ID, DELI SERDANG – Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian lokal dalam menyukseskan program nasional. Secara instruktif, ia meminta agar seluruh kebutuhan bahan pangan, khususnya beras dan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), wajib dipasok langsung dari para petani dan peternak lokal di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah konkret pemerintah daerah untuk memutus rantai pasok yang terlalu panjang, yang selama ini kerap merugikan para produsen di tingkat hulu. Dengan memotong jalur distribusi tersebut, pemerintah daerah optimistis dapat menstabilkan harga pangan di tingkat pasar domestik.
Selain itu, langkah ini dinilai menjadi garansi nyata dalam memastikan tersedianya pasar yang jelas dan berkelanjutan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kelompok tani, serta peternak lokal. Sinergi ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah secara lebih inklusif.
Dalam arahannya, Asri Ludin menyampaikan bahwa Deli Serdang memiliki surplus produksi pertanian yang sangat memadai. Oleh karena itu, sangat tidak relevan jika komoditas pangan untuk program strategis di wilayah ini justru didatangkan dari luar daerah, sementara potensi lokal melimpah.
Pihak dinas terkait pun diminta segera melakukan pendataan menyeluruh dan memfasilitasi kemitraan langsung antara pengelola dapur program MBG dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) serta koperasi peternak yang ada di Deli Serdang agar implementasinya berjalan akuntabel.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang menelan alokasi anggaran negara dalam jumlah masif dengan sasaran jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia.
Sebagai salah satu wilayah satelit terpadat di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang memikul tanggung jawab logistik yang besar untuk memastikan pemenuhan kalori dan nutrisi harian berjalan tanpa kendala pasokan. Kebutuhan tonase Beras dan jutaan butir telur setiap bulannya memerlukan manajemen rantai pasok lokal yang kokoh.
Secara teknis, rantai pasok pangan konvensional dari petani ke konsumen akhir biasanya harus melewati 4 hingga 5 lapisan perantara (tengkulak, agen besar, sub-agen, hingga pengecer).
Pola ini menyebabkan margin keuntungan terbesar dinikmati oleh sektor perantara, sementara petani menanggung risiko gagal panen yang tinggi dengan harga jual rendah. Penjelasan dari instruksi Bupati Asri Ludin adalah mengalihkan jalur distribusi tersebut secara langsung (direct sourcing) dari Gapoktan binaan Dinas Pertanian langsung ke Dapur Satuan Pelayanan MBG.
Dampak ekonomi dari proteksi pasar ini akan memicu multiplier effect yang signifikan pada likuiditas keuangan di pedesaan. Dana segar dari anggaran program MBG akan langsung berputar di tingkat domestik Deli Serdang, meningkatkan daya beli (purchasing power) petani, dan mereduksi angka kemiskinan.
Di sisi fiskal, kepastian serapan pangan lokal ini menjadi jangkar pelindung dari guncangan inflasi daerah (TPID) akibat fluktuasi harga pangan liar yang biasa dikendalikan oleh para spekulan pasar.
Guna mengantisipasi kendala pemenuhan standar mutu gizi nasional, solusi taktis yang harus ditempuh adalah penguatan standarisasi produk pertanian melalui sertifikasi prima dari Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, pemerintah daerah wajib membangun platform digital logistik pedesaan yang mengintegrasikan data riil stok panen dari sawit dan kandang peternak secara real-time.
Langkah digitalisasi ini menjadi solusi preventif agar tidak terjadi kelangkaan pasokan konsumsi umum masyarakat di saat program MBG berjalan penuh.
